Fadli Zon Benarkan Perjanjian Politik Prabowo dan Anies: Ada 7 Poin

Gorontalo – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Dia bahkan mengakui orang yang menulis perjanjian tersebut. Perjanjian itu, kata dia, terkait Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu.

"Yang saya tahu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI, kata Fadli Zon, Senin 6 Februari 2023.

Bahkan Fadli membeberkan dalam surat perjanjian itu memuat 7 poin. Hanya saja dirinya tidak merincikan apa saja 7 poin perjanjian tersebut.

"Ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada,"  kata Fadli.

Rp50 miliar

Isu surat perjanjian politik antara Prabowo dan Anies belakangan ini mencuat. Semua berawal daripernyataan Wakil  Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Kata Sandi perjanjian politik itu dibuat menjelang Pilkada DKI 2017. Isinya memuat tentang kesepakatan Pemilu 2024 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Belakangan, isu itudipanaskan dengan pernyataan ellit Partai Golkar Erwin Aksa. Erwin salah satu gerbong Anie-Sandi pada Pilkada DKI kemarin.

Erwin mengatakan selain perjanjian politik, ada pula surat utang piutang yang mana Anies Baswedan mendapat dana pinjaman dari Sandiaga Uno sebesar Rp50 juta.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengaku tidak tahu menahu dan meminta Sandiaga Uno menjelaskan.

"Tanya aja Pak Sandiaga. Ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu," pungkas Fadli.

Sandiaga Uno ketika dikonfirmasi soal itu belum banyak berkomentar. Ia mengaku masih akan membaca isi perjanjian utang piutang tersebut.

"Belum bisa berkomentar," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.