Ada Potensi Korupsi pada Penyediaan Bahan Makanan di Lapas, KPK Minta Vendor di Review

Gorontalo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung adanya masalah dalam pengelolaan Lapas di Indonesia.

Dalam Laporan Monitoring Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan yang dilakukan KPK terdapat 5 masalah pengelolaan Lapas di Indonesia. Salah satu penyediaan bahan makanan di Lapas.

Dari hasil kajian tersebut, KPK menemukan adanya potensi atau risiko korupsi pada penyediaan bahan makanan di Lapas. 

Untuk itu, KPK merekomendasikan agar vendor bahan makanan di Lapas ditinjau kembali.

Selain penyediaan bahan makanan, KPK juga menemukan potensi korupsi di Lapas dalam beberapa aspek.

Pertama kerugian negara akibat over stay. Kedua lemahnya mekanisme check and balance pejabat dan staf UPT Rutan/Lapas dalam pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan.

"Per September 2022, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia melebihi kapasitasnya. Total kapasitas yang hanya sebesar 132.107 jiwa diisi oleh 276.172 penghuni," tulis KPK dalam cuitannya di Twitter, Selasa, 9 Mei 2023 kemarin.