Mangkir saat Dipanggil Kejagung, Jokowi Sentil Jhonny Plate: Hormati Proses Hukum

Kamis, 9 Februari 2023 - 19:42 WIB
Oleh :
Jhonny G. Plate Mentri Kominfo bersama Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • IG @jhonnyplate

Gorontalo – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya soal rencana pemeriksaan yang akan dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Mentri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate. 

Jhonny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi atas menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 serta 5 BAKTI yang terjadi diruang lingkupnya alias Kominfo. 

"Ya kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu saja," kata Jokowi, dikutip dari Tempo. 

Disamping itu, Jhonny Plate terlihat hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional 2023. Saat Jokowi berpidato, Jhonny terlihat sedang duduk di samping Mentri Sekretaris Negara Pratikno. 

Memang sebelumnya Kejaksaan Agung dalam hal ini Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana telah memeberikan panggilan kepada Jhonny untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini, Kamis, (9/2/2023) dan tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya. 

"Yang diperiksa yang bersangkutan, jadi tidak bisa diwakilkan," ujar Ketut. 

Panggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah bagian dari penyelidikan yang akan dilakukan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G paket 1-5 tahun anggaran 2020-2022.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berada di bawah naungan Kominfo. 

Proyek tersebut mencakup pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan dengan kategori 3T. Dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 11 triliun. 

Pembangunan BTS ini kemudian digarap oleh 3 konsorsium yaitu Fiberhome, Telkom Infra dan Multi Trans Data, konsorsium Aplikasi Lintasarta, Huawei dan Surya Energi Indotama serta infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE. 

Pekerjaan proyek tersebut hanya di targetkan sampai dengan akhir 2021. Tapi ternyata malah molor sampai dengan sekarang. Kareba itulah Kejaksaan Agung mengendus adanya praktik rasywah sebagai penyebab molornya target pembangunan itu.