Pernah Protes Kemenkeu Dihuni Iblis, Bupati Meranti Malah Kena OTT KPK
- Istimewa
Gorontalo – Masih ingat dengan Muhammad Adil? Ya Bupati Kepulauan Meranti yang pernah protes Kementerian Keuangan kini terjari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kabarnya, Muhammad Adil kena OTT KPK bersama sejumlah pejabat Pemda Kepulauan Meranti lainnya. Seperti Kadispenda dan Kabag Umum Pemda Kepulauan Meranti.
Dari pantauan media di lokasi, sejumlah ruangan kantor bupati sudah disegel menggunakan garis KPK.
Saat ini, sejumlah pejabat yang kena OTT sudah berada di Mapolres dan akan diberangkatkan langsung ke Pekanbaru.
Protes Kemenkeu
Sebelumnya, nama Muhammad Adil sempat trending gara-gara memprotes Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Adil mempertanyakan DBH Migas yang dia terima menurun. Dia bahkan meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Afirman.
Parahnya lagi pernyataan Adil sempat bikin heboh yang mempertanyakan apakah orang di Kemenkeu dihuni iblis atau setan.
Bukan cuma di Kemenkeu, Adil juga protes ke Kemendagri.
“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” sambungnya.
Menurut Adil Di tahun 2022, DBH migas mendapat Rp114 miliar dengan hitungan 60 dolar per barel dalam perencanaan pembahasan APBD.
Sementara di tahun 2023 harga per barelnya naik jadi 100 dolar.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel,” ujarnya.
Tanggapan Sri Mulyani
Sri Mulyani menegaskan DBH yang diberikan pusat sudah sesuai undang-undang. Ia juga membuka data bahwa tercatat transfer ke daerah naik 3,9 persen atau 816 triliun tahun 2022.
Komponen terbesarnya yakni DBH yang juga naik dari Rp117 triliun menjadi Rp168 triliun.
"Kalau kita lihat DBH sebelah kanan atas adalah kenaikan yang cukup besar yaitu 43 persen. Ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat," bebernya.
Artikel ini sudah tayang di tvonenews.com pada hari Jumat, 7 April 2023 dengan judul: Pernah Protes Menkeu soal DBH Migas, Kini Bupati Kepulauan Meranti Kena OTT KPK
Laporan: Tim TvOne
