Kades Minta Tambahan Jabatan, Aspirasi Siapa?

Gorontalo – Tanggal 17 Januari kemarin ada demo yang digelar oleh kepala-kepala Desa di depan gedung DPR RI. Kamu tahu apa tuntutan mereka? Mereka meminta pemerintah merevisi UU Desa, dengan tambahan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Menurut UU Desa saat ini, masa jabatan kades itu sampai 6 tahun. Dan mereka bisa berkuasa selama 3 periode. Angka ini lebih banyak dari total kekuasaan presiden yang hanya 5 tahun. Apalagi jika ditambah 3 periode. Totalnya dapat 18 tahun.

Tapi bagi kades-kades yang demo ini, jabatan yang hanya 6 tahun masih tetap kurang. Mereka meminta tambahan menjadi 9 tahun. Apa alasannya? Tidak jelas!

Kalau kamu baca berita yang dirilis media online, salah satu kepala desa yang bernama Robi mengatakan, meminta tambahan jabatan selama 9 tahun karena adanya persaingan politik.

Bagi Robi, jika jabatan kepala desa ditambah sebanyak 9 tahun, persaingan politik akan terasa berkurang. Alasan yang aneh! Tidak substansial.

Kalau memang kepala-kepala Desa ini berniat mengurus desa dengan baik, coba libatkan rakyatnya. Tanya kepada rakyat di desanya kalau mereka mau jika jabatan kepala desa ditambah sebanyak 9 tahun atau tidak. Ini baru adil. Tapi kan semua tiba-tiba berada di depan gedung DPR RI. Kepentingan siapa sih yang dibawa ke sana?

Mahasiswa demo karena bahan-bahan pokok naik, koruptor harus ditangkap. Buruh-buruh demo untuk menaikkan gaji buruh karena banyak bahan pokok yang tidak lagi stabil harganya. Lah ini, kepala-kepala Desa demo meminta tambahan masa jabatan 9 tahun?

Kades-kades ini aneh. Mereka meninggalkan desa, berangkat menuju Jakarta, lalu sampai di sana meminta agar lama jabatan mereka ditambah selama 9 tahun? Aneh dan ajaib.

Wahai kades-kades lebih baik kamu pulang dan mengurus desamu itu. Ada rakyatmu di sana. Dana yang mencapai angka miliyar itu sudah merata belum untuk masyarakat di desamu? Atau hanya merata untuk segelintir orang saja.

Puluhan triliun dana yang diturunkan untuk desamu pastikan saja dana itu tidak dikorupsi. Bisa tidak? Apakah kepala-kepala desa ini tidak takut ketika meminta jabatan lebih lama? Apakah mereka pikir hisab untuk pemimpin yang tidak adil itu hanya dongeng saja?

Nasib memang literasi politik di negara ini, bahkan sekelas kades pun hanya melihat politik itu sebagai berapa lama batas kekuasaannya, apa yang didapat. Dia tak berpikir jauh soal tanggung jawab.

Tanggung jawab macam apa yang kamu pergi untuk ikut demo, lalu isi demonya bukan berbicara jumlah masyarakat miskin yang harus diperhatikan pemerintah, tetapi isinya hanya: JABATAN KADES HARUS DITAMBAH 9 TAHUN.

Asal kamu tahu, jabatan kepala desa itu termasuk dalam jabatan politis. Karena dipilih langsung oleh rakyat. Maka perlu dibatasi. Tujuannya untuk menghindari abuse of power dan bersifat otoritarianisme. Agar fungsi check and balance dari pengawas desa dan masyarakat bisa terlaksana dengan baik. 

Oh ya satu lagi, memangnya kalau dana desa hilang, atau minimal dipangkas tidak sampai milyaran, masih mau mereka-mereka itu menjabat selama 9 tahun?