AMFC Batal Digelar di Gorontalo, Pj Sekda: Maaf Sedalam-dalamnya
- gorontaloprov.go.id
Kota Gorontalo, VIVA Gorontalo – Asian Mini Football Championship (AMFC) 2023 batal digelar di Gorontalo. Penjabat Sekda Gorontalo, Budiyanto Sidiki minta maaf.
AMFC 2023 di Gorontalo sejatinya akan digelar pada tanggal 9 hingga 17 Agustus 2023.
Pengumuman pembatalan pelaksanaan AMFC 2023 di Gorontalo disampaikan oleh Budiyanto Sidiki yang juga selaku ketua panitia.
"Dengan perasaan yang sangat berat karena ini keputusan yang tidak mudah dengan mempertimbang semua aspek, kami atas nama ketua panitia AMFC menyampaikan keputusan pembatalan pelaksanaan event AMFC 2023 yang rencananya Gorontalo jadi tuan rumah," kata Budiyanto saat menggelar konferensi pers, Selasa, 27 Juni 2023.
Budiyanto sadar pembatalan ini tentu berdampak pada beberapa sektor.
Misalnya pariwisata dan pelaku UMKM atau Ekraf yang sangat berharap event internasional ini bisa berlangsung di Gorontalo.
Sebab itu, Budiyanto menyampaikan permohonan yang sedalam-dalamnya kepada federasi dan semua pihak yang terlibat nantinya.
"Tentu ada konsekuensi dari pembatalan ini. Sebab itu atas nama ketua panitia kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya," ujar Budiyanto.
"Pertama kepada federasi amfc tentu ini tidak nyaman untuk kita semua. Yang kedua permohonan maaf ini bagi dunia pariwisata, para pelaku umkm, ekraf, yang kami tahu persis juga sangat berharap even ini bisa dilaksanakan," sambungnya.
Asian Mini Football Confederation
- asianmf.com
Alasan pembatalan
Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Wahyudin Katili menjelaskan beberapa alasan pembatalan AMFC 2023 di Gorontalo.
Wahyudin mengungkapkan ada dua alasan utama yang menyebabkan event internasional itu batal di gelar di Gorontalo.
Pertama, pada poin 4 pihak panitia dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo diminta menyetor uang sebesar 50.000 dollar setara Rp750 juta ke federasi.
Uang tersebut diperuntukkan pembiayaan honor wasit, perangkat pertandingan, sampai manajemen pertandingan.
Namun, pihak pemerintah tak ingin mengambil risiko. Sebab, skema pembayaran tersebut bertentangan dengan aturan.
"Mereka menyampaikan anggaran itu diberikan langsung kepada mereka. Ini tentu tidak bisa. karena serupiahpun anggaran yang kita keluarkan harus berdasarkan mekanisme pembayaran non tunai," ungkap Wahyudin.
"Kemudian juga ada standar yang tida bisa sembarang diberikan kemudian mereka bagi-bagi," lanjutnya.
