Krisis Iklim Sebabkan Bencana Kelaparan, Dwikorita: Indonesia Harus Bersiap
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Gorontalo – Peningkatan suhu bumi yang terus memanas dapat berdampak pada ketersediaan pangan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, krisis pangan adalah ancaman yang nyata.
Menurut dia, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023, kencangnya laju perubahan iklim berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat hasil panen menurun hingga gagal tanam.
"Suhu atau temperatur bumi secara global saat ini naik 1,2 derajat celsius. Angka tersebut dipandang sebagai angka yang kecil, padahal itu adalah angka yang besar dan mematikan. Banyak fenomena ekstrem, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan pemanasan global tadi," ujar Dwikorita.
Bencana kelaparan yang yang diprediksi oleh organisasi pangan dunia FAO pada 2025 nanti, adalah ancaman yang nyata.
Hal tersebut disampaikan Dwikorita Dalam Focus Group Discussion (FGD) Perhimpunan Agronomi Indonesia di Jakarta.
Bukan hanya di Indonesia, tapi situasi ini juga akan menjadi ancaman bagi seluruh penduduk bumi jika tidak ada langkah kongkret yang diambil untuk mengatasi bencana kelaparan tersebut.
"Tahun 2050 mendatang jumlah penduduk dunia diperkirakan menembus angka 10 miliar. Jika ketahanan pangan negara-negara di dunia lemah, maka akan terjadi bencana kelaparan akibat jumlah produksi pangan yang terus menurun sebagai dampak dari perubahan iklim," ujar dia menambahkan.
Dwikorita menuturkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa ancaman perubahan iklim dan krisis pangan belum terlalu terlihat di Indonesia, karena ketersediaan sumber daya alam masih cukup melimpah dan kondisi geografis Indonesia yang memungkinkan produksi pertanian tetap berjalan sepanjang tahun.
Jika krisis iklim yang terjadi saat ini tidak mendapatkan perhatian yang serius, maka Indonesia akan terlambat untuk mengantisipasi bencana kelaparan pada 2025.
Karena saat ini, ketahanan pangan di Indonesia diperhadapkan dengan kenaikan populasi penduduk, berbanding terbalik dengan produksi pangan yang cenderung stagnan.
Dwikorita mengatakan bahwa jika tidak ada intervensi kebijakan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia (2020-2024) mencapai angka Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim.
Maka dari itu, kebijakan ketahanan iklim menjadi salah satu prioritas yang dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024.
