Hotman Paris Bongkar Isi KUHP Baru tentang hukuman Mati: 10 Tahun Baru Bisa Dieksekusi

Hotman Paris
Sumber :
  • IG @hotmanparisofficial

Gorontalo – Perhatian publik tanah air masih tertuju pada vonis mati Ferdy Sambo terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.

img_title Panglima TNI Murka, Minta Oknum Paspamres yang Aniaya Pemuda Asal Aceh hingga Tewas Dihukum Mati

Pembacaan vonis Ferdy Sambo digelar di PN Jakarta Selatan, dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, pada Senin, 13 Februari 2023.

Ferdy Sambo dinilai bersalah, terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Ferdy Sambo juga terlibat dalam kasus obstrucsion of justis atau upaya menghalangi penyidikan.

img_title Komjen Agus Andrianto Ditunjuk Jadi Wakapolri, Rekam Jejaknya Mentereng

Bahkan dalam persidangan Majelis Hakim membeberkan bahwa Ferdy Sambo terbukti menembak korban.

Lantas bagaimana vonis pidana mati Ferdy Sambo jika dikaitkan dengan pemberian hukuman mati berdasarkan KUHP baru?

img_title Pengakuan Orang Tua Korban Pelecehan Seksual Anak di Garut, Minta Pelaku Dihukum Mati

Pengacara kondang Hotman Paris menjelaskan, dalam KUHP baru, terpidana hukuman mati baru bisa dieksekusi setelah menjalani masa hukuman selama 10 tahun.

Jika dalam 10 tahun terdakwa mampu menunjukkan perubahan sikap yang baik, ada kemungkinan hukuman yang diterima berkurang.

"Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, enggak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik," kata Hotman seperti dikutipnya VIVA pada Selasa, 14 Februari 2023.

Perubahan sikap yang baik ditentukan dengan surat kelakuan baik. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Hal ini dinilai Hotman bakal membuat terpidana hukuman mati mau melakukan atau mau membeli surat tersebut berapapun harganya.

"Yah, nanti makin mahal deh surat keterangan kelakukan baik oleh kepala lapas penjara. Daripada dihukum mati, orang berapapun (bayar) bakal mau. Mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakukan baik dari kepala lapas penjara," jelasnya.

Hotman pun mempertanyakan isi KUHP baru tersebut. Dirinya yakin yang menyusun KUHP baru bukan praktisi hukum.

"Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktik," kata Hotman.