Kemenpan RB Ingatkan Pemda: Tdak Boleh Ada Pemberhentian Tenaga Non-ASN

Jakarta, VIVA Gorontalo – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengingatkan pemerintah daerah dua pedoman terkait tenaga non-ASN.

Deputi Bidang SDN Kemenpan RB, Alex Denni dalam keterangan resminya mengatakan tenaga non-ASN saat ini berjumlah 2,3 juta orang. Mayoritasnya ada di instansi pemerintah daerah.

Sementara dalam UU Nomor 5 tahun 2024 dan PP 49 tahun 2018 menyebutkan tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.

Dalam hal pemerintah dan DPR sedang mencari jalan tengah dengan opsi RUU ASN.

Selanjutnya, kata Alex, ada tiga pedoman yang harus dipahami semua pihak terkait nasib tenaga non-ASN.

Pedoman pertama yakni tidak boleh ada pemberhentian terhadap tenaga non-ASN yang jumlahnya membengkak.

“Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” kata Alex.

Halaman Selanjutnya

Beragam opsi telah dirumuskan, tetapi masih akan dibahas dan salah satu yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK.