KNPK Tolak Pasal  RUU Kesehatan yang  Samakan Tembakau dengan Narkotika

Ilustrasi petani tembakau
Sumber :
  • ANTARA PHOTO/Saiful Bahri

Gorontalo – Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak salah satu pasal pada Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. 

img_title Produksi Kopi di Indonesia Meningkat, Sumatera jadi Daerah Penghasil Terbanyak

Pasalnya, RUU Kesehatan yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR tersebut memuat salah satu pasal tentang zat adiktif yang dinilai tidak sesuai.

Menurut Juru Bicara KNPK, Moddie Alvianto Wicaksono, ada beberapa ketentuan dalam draf RUU Kesehatan yang dinilai akan merugikan ekosistem pertembakauan di Indonesia. 

img_title Kemenpan RB Ingatkan Pemda: Tdak Boleh Ada Pemberhentian Tenaga Non-ASN

Di antaranya seperti pasal penyetaraan antara tembakau dengan narkotika dan psikotropika.

Mereka menilai langkah yang tertuang pada RUU Kesehatan ini bakal mengebiri ekosistem pertembakauan nasional. 

img_title PPNI Desak Pemerintah Cabut RUU Kesehatan: Cacat hukum

Tidak hanya itu, buntut dari RUU Kesehatan ini dinilai bisa mematikan hajat hidup para tenaga kerja yang terkait dengan usaha tembakau terutama para petani.

Moddie mengatakan, ketentuan ini tentu tak layak, mengingat tembakau merupakan produk yang legal dikonsumsi, sementara narkotika dan psikotropika merupakan produk ilegal dikonsumsi. 

Salah satunya ini akan berdampak dari Pasal 154 yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika,” ujarnya dikutip Senin, 29 Mei 2023.

Lebih lanjut Moddie menerangkan bahwa petani tembakau tidak bisa lagi menanam tembakau karena dianggap sebagai tanaman ilegal. Padahal selama ini tanaman tembakau mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. 

“Buruh pabrik kretek dapat terkena PHK secara menyeluruh. Para perokok akan mendapatkan stigma jahat karena mengonsumsi barang ilegal,” katanya.

Moddie juga menilai pengaturan soal tembakau yang ada dalam draf RUU Kesehatan bukan hanya berlebihan, melainkan juga tumpang tindih dengan beberapa regulasi yang ada saat ini. 

Pertama soal standardisasi kemasan produk tembakau yang termaktub pada pasal 156, termasuk di dalamnya soal peringatan kesehatan.

Moddie menyebut, ketentuan soal peringatan kesehatan sudah diatur pada PP 109/2012. 

Sementara soal standardisasi kemasan dan jumlah batang dalam kemasan sudah diatur dalam PMK 217/2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU 39/2007 tentang Cukai. 

Tumpang tindih antar regulasi ini tidak hanya kontraproduktif dengan tujuan pemerintah dalam upaya pemangkasan regulasi, melainkan juga dapat mengganggu iklim berusaha di tanah air. 

“Ada lagi, Pasal 157 pada RUU Kesehatan yang akan menghilangkan kewajiban dalam menyediakan tempat khusus merokok. Ini tentu sama saja dengan menghilangkan hak konstitusi perokok yang dijamin dalam UU 36/2009 atau UU Kesehatan sebelumnya. Jika sampai disahkan, maka ini akan merugikan bagi perokok dewasa. Karena bagaimanapun rokok merupakan barang legal, sehingga wajib disediakan ruang merokok,” sambung Moddie.  

Halaman Selanjutnya
img_title