Rokok Elektrik di Mata Pemerintah: Dilarang Jika Berbahaya, Dikenakan Cukai Jika Aman
- Humas Bea Cukai
Gorontalo – Pemerintah masih mengkaji penggunaan rokok elektrik yang kian digandrungi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.
Ma'ruf Amin bahkan dengan tegas mengatakan jika rokok elektrik atau vape itu berbahaya, maka pasti dilarang peredarannya.
"Itu nanti akan dikaji (dampak rokok elektrik). Yang pasti jika berbahaya, pasti dilarang. Itu pasti," kata Ma'ruf Amin pada Kamis 26 Januari 2023.
Penegasan ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pengamanan Bahaya yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Rencana tersebut dijelaskan dalam lampiran Keppres Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.
Keppres tersebut sudah ditandatangani Presiden Ri Joko Widodo alias Jokowi pada akhir Desember tahun lalu.
Dalam Peraturan Pemerintah itu diatur beberapa hal. Seperti luas persentas gambar dan tulisan peringatan kesehatan, ketentuan rokok elektronik, larangan iklan, promosi, dan sponsorship tembakau di media teknologi informasi, dan larangan penjualan rokok batangan.
Perubahan PP juga akan mengatur ketentuan terkait penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan bertindak sebagai inisiator revisi PP 109/2012.
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menjelaskan jika memang rokok elektrik berbahaya maka pemerintah akan mengambil langkah tegas yakni pelarangan.
Namun, sebaliknya, jika tidak berbahaya, kemungkinan besar peredaran rokok elektrik akan dikenakan biaya cukai.
"Nah, kalau memang tidak berbahaya baru mungkin dikenakan cukai apa tidak, itu berikutnya. Tapi yang pasti yang pertama itu boleh atau tidak," pungkas Ma'ruf Amin.
