Tegas! Bawaslu Ultimatum Parpol Jangan Main Politik Identitas apalagi Politisasi Tempat Ibadah

Ilustrasi logo Parpol Pemilu 2024
Sumber :
  • Viva

Gorontalo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak main-main soal politik identitas hingga isu SARA.

img_title KPU Kabupaten Gorontalo Deteksi 1.864 Wajib Pilih Belum Rekam e-KTP

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kamis 17 Februari 2023.

Rahmat dengan tegas mengatakan politik identitas hingga politisasi tempat ibadah ada masalah serius yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

img_title 13.627 Petugas Pemilu 2024 di Kabupaten Gorontalo Telah Terdaftar JKN 

Sebab itu, apabila ada partai politik yang masih menggunakan cara-cara tersebut akan berhadap dengan Bawaslu.

"Sejak awal berdiri, Bawaslu adalah lembaga anti politisasi SARA. Jika ada yang menggunakan itu akan berhadapan dengan Bawaslu," kata Rahmat.

img_title Dukcapil Kabupaten Gorontalo: 1.846 Wajib Pilih Belum E-KTP

Tak cuma itu, Rahmat juga mengingat partai politik agar tidak menjadikan tempat ibadah sebagai sarana sosialisasi atau kampanye. 

Hal ini menjadi masalah serius selama gelaran Pemilu. Jangan sampai muncul klaim jika setiap tempat ibadah milik pasangan calon tertentu. Dampaknya jelas akan mengganggu kerukunan antar warga.

"Jangan sampai nanti pada saat kampanye kita akan lihat tempat ibadah A capresnya A, tempat ibadah B capresnya B," ungkap Rahmat.

"Apa yang akan terjadi dengan kerukunan kita ke depan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, politisasi SARA, dan politisasi lain-lain. Politisasi identitas akan mendukung politisasi SARA,” sambungnya.

Dalam UU Pemilu, kata dia, hal ini dengan tegas dilarang. Bawaslu pun tak segan memberikan sanksi kepada parpol yang kedapatan masih menggunakan cara-cara negatif pada Pemilu tahun depan.

" Yang begitu enggak boleh atau dilarang Undang-Undang. Kami akan berikan sanksi," tegas Rahmat.

Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI

Photo :
  • IG @rahmatbagja_

Sekadar diketahui, Pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan bulan Februari. Salah satu tahapan yang sedang berlangsung saat ini adalah pemutakhiran data pemilih.